Pantau - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang merupakan arsitektur fiskal pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem DPR RI.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menilai RAPBN 2026 sebagai peta jalan visioner yang memprioritaskan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi demi Indonesia yang tangguh dan mandiri.
"Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan counter cyclical yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Catatan NasDem terhadap RAPBN 2026
Fraksi NasDem memberikan sejumlah catatan penting atas RAPBN 2026.
Pada asumsi makro, target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5% dinilai realistis dan optimistis, namun pemerintah diminta mewaspadai perlambatan permintaan ekspor global.
Di bidang hilirisasi, NasDem mendukung penuh agenda pemerintah namun meminta cakupan diperluas ke sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Selain itu, investasi diminta diarahkan ke sektor padat karya, infrastruktur, dan industri dalam negeri agar manfaat pembangunan lebih merata.
Terkait kesejahteraan sosial, NasDem menilai target penurunan kemiskinan dan pengangguran sudah realistis, tetapi RAPBN harus dirancang untuk menyentuh akar struktural kemiskinan.
Fraksi ini juga mengapresiasi penggunaan indikator baru, seperti proporsi penciptaan lapangan kerja dan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).
Untuk belanja negara, alokasi Rp3.786,5 triliun dipahami, dengan sebagian besar dialokasikan ke belanja kementerian/lembaga.
NasDem menilai penurunan transfer ke daerah progresif karena belanja pemerintah pusat diarahkan langsung kepada masyarakat melalui program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan.
Dukungan terhadap Program Prioritas
NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah dalam RAPBN 2026.
Pada sektor pendidikan, alokasi Rp757,8 triliun dipandang sebagai wujud komitmen pemenuhan amanat konstitusi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp335 triliun juga didukung, dengan penekanan pada pengawasan ketat dan transparansi pelaksanaan.
Sementara itu, anggaran kesehatan Rp244 triliun didorong untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan, termasuk penurunan angka TBC dan stunting.
Untuk ketahanan pangan, anggaran Rp164 triliun didukung penuh guna meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat Bulog, serta mempercepat program lumbung pangan.
Fraksi NasDem menegaskan persetujuan agar RAPBN 2026 dibahas lebih lanjut dengan harapan catatan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan penyempurnaan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
