Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran vital dalam merespons dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan mendesak, termasuk fenomena global boiling yang berdampak langsung terhadap keseharian masyarakat.
“Bapak-Ibu sekalian tentu kita bisa rasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah, yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,” ujar Bima dalam sambutannya sebagai pembicara kunci pada Nusantara Energy Forum di NT Tower, Jakarta, Rabu (20/8).
Emisi Tinggi, Pemanfaatan Energi Hijau Masih Rendah
Bima mengungkapkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, disusul oleh sektor pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi, serta persoalan sampah dan limbah.
Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari maksimal.
Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan.
Sementara itu, dari potensi tenaga bayu sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt.
Pemanfaatan energi surya juga masih sangat kecil secara nasional.
Bima menyebut hanya 10 provinsi yang pada 2023 berhasil melampaui target capaian porsi EBT dalam bauran energi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Transfer Anggaran Ekologi dan Arah Menuju Net Zero Emission
Bima mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan skema green budgeting atau penganggaran hijau sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim.
"Jadi gubernur membantu kota/kabupaten apabila ada pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan. Kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi namanya," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan menuju visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada komitmen bersama dalam menurunkan emisi karbon.
Komitmen tersebut termuat dalam target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE), sejalan dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
NZE adalah kondisi di mana jumlah emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah yang diserap kembali melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon.
Daerah Inovatif Jadi Contoh Aksi Lingkungan Nyata
Bima turut memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menunjukkan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan energi.
Kota Surabaya dikenal dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik.
Provinsi Bali telah melarang penggunaan plastik sekali pakai.
Kabupaten Banyuwangi mengembangkan desa wisata berbasis konservasi, sedangkan Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota.
Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri menjadi bahan bakar alternatif.
Bima menyatakan optimisme bahwa mayoritas kepala daerah saat ini yang berasal dari generasi muda akan lebih sensitif terhadap isu lingkungan.
"Jadi ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasaannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
