Pantau - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar audiensi dengan tenaga pendamping desa profesional (TPP) untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Penguatan BUMDes dan Transformasi Desa
"Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai lokomotif ekonomi desa, termasuk fasilitasi agar produk lokal dapat diolah menjadi usaha BUMDes yang berkelanjutan," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah.
Berdasarkan data sementara, terdapat 44 BUMDes yang sudah berbadan hukum dan penguatan kapasitas pengelola terus diakselerasi bersama pemangku kepentingan.
"Kolaborasi pemerintah daerah dan TPP diharapkan mempercepat transformasi desa menuju kemandirian," katanya.
Perubahan signifikan status desa pada 2025 tercatat 34 desa mandiri dan 24 desa maju, tanpa desa tertinggal.
"Wij targetkan seluruh desa menuju mandiri dan terdapat satu desa yang naik kelas dari 2024 ke 2025," kata Bupati.
Bupati mendukung sinkronisasi regulasi dan operasional agar rekomendasi Indeks Desa dapat menjadi rujukan perencanaan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Dukungan Pemerintah dan Peran TPP
"Untuk dukungan operasional TPP akan dikelola melalui dinas terkait dan beban tetap seperti perangkat kerja didorong pada APBD Perubahan, untuk memastikan pendamping dapat bekerja efektif di lapangan," katanya.
Bupati juga memaparkan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumbawa Barat yang selaras dengan target pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal.
Ia menekankan pentingnya peran TPP dalam mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
"Kolaborasi ini harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumbawa Barat," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
