Pantau - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengintensifkan operasi di wilayah rawan setelah peredaran narkoba diketahui meluas hingga ke perdesaan.
Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menjelaskan, peredaran gelap narkoba kini masuk ke desa dengan skema paket hemat yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat desa.
"Peredaran gelap narkoba yang menyasar sampai ke pelosok-pelosok desa merupakan suatu bentuk ancaman dan gangguan keamanan bagi manusia," kata Marthinus di kantor BNN, Jakarta.
Jalur Masuk Rawan dan Upaya Penindakan
BNN mengidentifikasi 10 wilayah paling rawan menjadi jalur masuk narkoba, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan pesisir barat pantai Sulawesi.
"Berdasarkan data tersebut BNN bersama-sama instansi lainnya akan mengintensifkan operasi di wilayah-wilayah tersebut untuk menekan dan memutus jalur peredaran penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dari hulu sampai ke hilir, khususnya untuk mencegah pengiriman narkoba dari luar negeri," ujar Marthinus.
Operasi gabungan semakin efektif sejak adanya Desk Pemberantasan Narkoba yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
BNN mencatat operasi pemberantasan telah berhasil menyita narkoba dalam jumlah besar, sehingga mengurangi barang haram di pasaran.
Namun, penyitaan besar ini juga berdampak pada lonjakan harga yang dimanfaatkan sindikat.
"Oleh karena itu, kita perlu menggelar operasi berkesinambungan untuk memutuskan mata rantai dalam peredaran gelap narkoba sampai pada titik yang paling rendah," ujar Kepala BNN.
Orkestrasi Nasional Melawan Narkoba
Sekretaris Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI Mochamad Hasan menyebut Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba mengintegrasikan kekuatan lintas instansi, mulai dari BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, BIN, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.
"Kita tidak bisa lagi bekerja terpisah-pisah, penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN atau Polri. Ini adalah tugas nasional yang memerlukan orkestrasi kekuatan negara secara menyeluruh," kata Hasan.
Agenda prioritas Desk Pemberantasan Narkoba meliputi peningkatan razia di titik rawan seperti pelabuhan tikus, perbatasan, lembaga pemasyarakatan, hingga tempat hiburan.
Selain itu, pemutusan jalur suplai dan keuangan jaringan narkoba juga dilakukan dengan intelijen keuangan dan cyber surveillance.
Penguatan regulasi pun masuk dalam agenda, termasuk kemungkinan pengetatan hukuman mati bagi bandar besar sesuai koridor hukum dan HAM.
Langkah lainnya adalah peningkatan kapasitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Tak hanya itu, gerakan masyarakat sipil antinarkoba akan dibangun secara masif dari sekolah, keluarga, hingga tempat kerja.
"Dan kita mulai menyoroti ormas-ormas yang terafiliasi dengan premanisme yang mem-back-ingi kegiatan narkoba," tambah Hasan.
- Penulis :
- Shila Glorya
