Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berkomitmen memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar distribusinya tepat sasaran.
Tim Pengawasan BBM Subsidi Dibentuk, Fokus ke Konsumen yang Berhak
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT/subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/kompensasi) yang digelar di Pontianak, Rabu, 27 Agustus 2025.
"Pentingnya langkah konkret dalam mengawal distribusi BBM subsidi," disampaikan dalam forum tersebut.
Rapat menghasilkan pembentukan tim sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar yang telah ditandatangani pada 17 Oktober 2024. PKS itu mencakup pengendalian dan pengawasan distribusi JBT dan JBKP di wilayah Kalimantan Barat.
"Rapat koordinasi ini membahas pengawasan pendistribusian BBM subsidi maupun kompensasi, dengan melibatkan stakeholder," ungkap perwakilan BPH Migas.
Satgas yang dibentuk nantinya akan mengawasi distribusi BBM subsidi secara masif dan memerlukan dukungan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan.
Atasi Kendala Geografis dan Keluhan Pelaku Usaha
Selain pengawasan, rapat juga membahas upaya menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis Kalbar, termasuk potensi hambatan distribusi akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas.
"Rakor juga membicarakan masalah penyaluran atau pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna, tidak hanya kendaraan bermotor dan angkutan barang. Pemerataan pendistribusian BBM untuk konsumen yang berhak harus dibahas bersama, demikian pula pengawasannya," disampaikan dalam forum tersebut.
BPH Migas menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting agar BBM subsidi, khususnya solar, bisa benar-benar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sektor transportasi, perikanan, pertanian, UMKM, maupun pelayanan umum.
"Kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk semua pihak agar BBM subsidi, terutama solar, dapat dikonsumsi atau disalurkan kepada masyarakat pengguna," jelas perwakilan BPH Migas.
Pemprov Kalbar Siap Tindaklanjuti SPBU Nakal
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menyambut baik pembentukan tim pengawasan ini dan menilai forum tersebut penting untuk merespons keluhan masyarakat, terutama dari pelaku usaha ekspedisi yang kesulitan mendapatkan solar subsidi.
"Mudah-mudahan ke depan, Tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur beserta BPH Migas, dapat menuntaskan keluhan dari permasalahan solar bersubsidi di Kalimantan Barat ini," ujarnya.
Harisson menambahkan bahwa Pemprov Kalbar akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi nyata.
"Kalau memang dari kunjungan lapangan itu kita bisa mendapatkan bukti adanya penyalahgunaan, ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal, kita akan tindaklanjuti bersama BPH Migas," tegasnya.
Peserta Rakor
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas, Mulyono; Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalbar, Harry Ronald; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, Abussamah; Sales Area Manager Wilayah Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi; perwakilan Ditlantas Polda Kalbar; serta unsur perwakilan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
