Pantau - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas isu tunjangan anggota DPR dan menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak rakyat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa partainya siap menerima kritik dan evaluasi dari publik.
"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ibas menegaskan pentingnya introspeksi dan kontemplasi bagi para anggota dewan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Demokrat dan seluruh anggota DPR atas kegelisahan masyarakat terkait tunjangan DPR.
"Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat," tegasnya.
Ia mengajak seluruh anggota Fraksi Demokrat untuk selalu mengingat dua prinsip utama dalam menjalankan tugas, yakni mendengar dan membantu rakyat.
Menurutnya, harapan rakyat merupakan dasar perjuangan politik yang harus dipegang teguh oleh partai.
Seruan Jaga Kondusivitas dan Etika Politik
Ibas turut mengimbau agar penyampaian pendapat di ruang publik dilakukan secara damai dan tertib.
"Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus bahu-membahu menjaga situasi nasional tetap kondusif.
Lebih lanjut, ia menyerukan kepada anggota Fraksi Demokrat untuk menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku agar selalu berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, beberapa fraksi partai politik lainnya juga menyuarakan dukungan terhadap evaluasi tunjangan anggota DPR setelah munculnya aksi protes di Jakarta dan sejumlah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI bahkan meminta agar tunjangan perumahan serta fasilitas lain di luar batas kewajaran bagi anggota DPR dihentikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menekankan bahwa politik harus berlandaskan nilai etik, empati, dan simpati, bukan sekadar rasionalitas.
"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, juga menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
