Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti anggaran operasional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp178,3 miliar. Ia meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat program perlindungan, penempatan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Anggaran Operasional Dinilai Tidak Proporsional
Dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Senin (8/9/2025), Irma menyatakan bahwa besarnya belanja operasional kantor dibandingkan dengan anggaran perlindungan dan pemberdayaan PMI menunjukkan ketimpangan serius.
"Tolong, untuk anggaran dukungan operasional yang 179 miliar itu, saya pikir enggak perlu. Masukkan kembali kepada perlindungan dan pelayanan penempatan KP2MI. Karena ini akan menyakiti hati masyarakat," tegas Irma.
Ia mengungkapkan bahwa belanja operasional kantor mencapai Rp178,3 miliar, sementara belanja non-operasional hanya Rp37 miliar.
- Lebih lanjut, anggaran untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan PMI hanya berkisar Rp6 hingga Rp7 miliar.
"Kalau kita bandingkan dengan Ditjen Perlindungan, Ditjen Pemberdayaan yang 6 sama 7 miliar, ini jomplang. Ini harus dibenerin dulu. Karena poin dari KP2MI sebetulnya ada di pemberdayaan dan perlindungan serta penempatan," ujar Irma.
Minta Penjelasan Detail atas Program Besar
Irma juga meminta penjelasan rinci mengenai beberapa program besar yang diajukan BP2MI, seperti:
- Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi 137.500 PMI dengan anggaran Rp770 miliar
- Pemetaan pasar kerja luar negeri senilai Rp15 miliar
- Pendirian 10 migrant care atau migrant center senilai Rp11 miliar
Ia turut menyoroti program edukasi peluang kerja luar negeri sebanyak 125 paket dengan anggaran Rp18 miliar. "Edukasi peluang kerja luar negeri 125 paket dengan biaya 18 miliar. Per paket berarti 150 juta. Ini untuk berapa orang, di mana dilaksanakan, dan edukasinya seperti apa? Jangan sampai masyarakat menilai DPR tidak bekerja memberikan koreksi kepada pemerintah," tegasnya.
Dukung BP2MI, Tapi Anggaran Harus Tepat Sasaran
Irma Suryani menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI tetap memberikan dukungan penuh kepada BP2MI.
Ia menyebut bahwa BP2MI merupakan salah satu lembaga penting karena menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit.
Namun, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran negara difokuskan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja migran, serta menjadi solusi atas terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
