Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong penerapan nilai ekonomi karbon sebagai sumber pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi, dengan menyiapkan 14 proyek yang akan dipamerkan di Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil pada November 2025.
Upaya Pendanaan dan Tantangan Proyek
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ary Sudijanto menjelaskan bahwa pendanaan menjadi faktor krusial dalam upaya mitigasi.
"Memang benar, upaya misalnya mitigasi itu butuh pendanaan. Yang kemudian sebenarnya pendanaan itu wajar, yang seringkali terjadi itu proyek-proyek seperti ini tidak bankable. Misalnya kalau untuk economic feasibility itu tidak feasible," ungkapnya di Jakarta, Jumat.
Menurut Ary, penerapan nilai ekonomi karbon akan mendukung keberlanjutan serta kemajuan proyek-proyek pengurangan emisi yang sudah berjalan.
"Karena sepanjang ini kan orang sering parno, mengkhawatirkan kalau upaya perubahan iklim membebani perusahaan. Tidak, buktinya ini bisa," ia mengungkapkan.
Proyek dan Potensi Perdagangan Karbon
KLH mencatat 14 proyek pengurangan emisi yang difasilitasi, antara lain geothermal, pengolahan biogas dari limbah, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan proyek penangkapan gas metana.
Proyek-proyek tersebut sebelumnya berada di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) dan kini dipersiapkan bertransisi ke mekanisme Pasal 6.4 Perjanjian Paris.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan Paviliun Indonesia di COP30 sebagai sarana untuk memaparkan potensi perdagangan karbon nasional.
Potensi itu mencakup karbon hayati (nature based) dari sektor kehutanan dan kelautan, serta karbon dari sektor energi dan sektor lainnya.
Sejumlah negara disebut sudah menunjukkan minat untuk membeli karbon dari Indonesia dalam forum tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
