Pantau - Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mendorong Radio Republik Indonesia (RRI) untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat agar menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pengambil kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan Komisi VII ke RRI Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 12 September 2025.
Menurut Putra, RRI tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus memainkan peran penting dalam menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah dan parlemen.
RRI Diminta Serap Aspirasi dari Guru, Petani, hingga Pelajar
Dalam dialog bersama jajaran RRI Pontianak, Putra memberikan contoh beragam isu yang bisa disuarakan melalui siaran RRI, seperti keluhan guru, persoalan harga kebutuhan pokok, dan tantangan infrastruktur di wilayah perbatasan.
"RRI, TVRI, dan Antara bisa menyerap aspirasi dari guru, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, asosiasi industri, hingga wartawan. Semua harus disuarakan," ungkapnya.
Putra menekankan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat melalui media penyiaran publik akan sangat membantu pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia juga meminta agar RRI tidak hanya menyampaikan berita formal, namun aktif membuka ruang bagi partisipasi publik secara langsung.
"Kemasan beritanya tetap bisa dengan model RRI, tapi jangan sampai aspirasi masyarakat tidak tersampaikan," tegasnya.
Media Publik Harus Hadir di Tengah Keterbatasan Akses
Putra menilai bahwa RRI memegang peran vital sebagai corong aspirasi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang masih mengalami keterbatasan akses komunikasi dan infrastruktur.
Dengan memperkuat fungsi tersebut, RRI diharapkan semakin kokoh sebagai media publik yang dipercaya dan menjadi alat pemersatu bangsa.
"Hal-hal yang terkait dengan tantangan masyarakat harus bisa didengar oleh pemerintah melalui RRI. Dengan begitu, RRI benar-benar hadir sebagai media publik yang menyatukan bangsa," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
