Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas implementasi paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait perumahan dan sanitasi.
Fokus Program Perumahan dan Sanitasi
Pramono menyampaikan dirinya hadir atas undangan pemerintah pusat untuk membahas kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta.
"Saya memenuhi undangan dari Menko Perekonomian untuk membahas paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa paket kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta, salah satunya adalah yang menyangkut perumahan dan sanitasi," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan ini melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Perumahan dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Untuk program perumahan, direncanakan pembangunan 23.000 unit rumah di berbagai wilayah Jakarta.
Sementara itu, program sanitasi akan didukung penuh oleh pemerintah pusat agar masyarakat dapat mengakses layanan sanitasi layak.
"Kebetulan program itu (penyediaan sanitasi layak) juga ada di Jakarta, sehingga kami melakukan proses kerja sama dengan kementerian terkait," jelas Pramono.
Dorong Hunian Mixed Use dan Gig Economy
Selain program perumahan dan sanitasi, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan hunian mixed use yang terintegrasi dengan co-working space untuk mendukung sektor gig economy.
Fasilitas publik ini dirancang agar anak muda Jakarta memiliki ruang produktif yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja dan berkolaborasi.
"Gig ekonomi ini sekarang lagi jadi tren dunia. Anak-anak muda diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah Jakarta akan mempersiapkan itu," tegas Pramono.
- Penulis :
- Shila Glorya
