Pantau - Komisi VII DPR RI menyerap aspirasi para pelaku wisata di Kampung Alam Malon, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang, dalam rangkaian pembahasan Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Desa Wisata.
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.
Evita menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada standarisasi tentang keberadaan desa wisata.
"Standarisasi ini akan menjadi pedoman, karena banyak desa wisata yang pengembangan berbasis dari komunitas masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, melalui standarisasi tersebut nantinya akan muncul kriteria-kriteria desa wisata.
Evita juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang setara bagi desa wisata di kabupaten maupun di kota.
Standarisasi Masuk dalam RUU Pariwisata
Evita menjelaskan bahwa standarisasi desa wisata akan menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang sudah selesai dibahas oleh Komisi VII DPR RI.
Dalam RUU itu juga diatur tentang edukasi pengembangan pariwisata yang masuk dalam kurikulum perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi secara umum memasukkan mata kuliah tentang sumber daya manusia di sektor pariwisata," ujarnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa saat ini di Kota Semarang terdapat 13 kampung wisata.
Agustina menyoroti adanya perbedaan perhatian antara desa wisata di kabupaten dengan di kota.
Menurutnya, perbedaan perhatian tersebut memicu kecemburuan para pelaku wisata.
"Oleh karena itu melalui standarisasi desa wisata tersebut akan dapat menghilangkan kecemburuan para pelaku desa wisata di perkotaan," katanya.
Kampung Alam Malon sendiri dikenal sebagai sentra produksi batik berbahan baku warna alam di pinggiran Kota Semarang.
- Penulis :
- Shila Glorya
