Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG masih dalam proses pematangan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti besarnya anggaran subsidi LPG.
Bahlil mengatakan, "Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya," ungkapnya.
Proses Pemutakhiran Data Subsidi
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mematangkan data penerima subsidi LPG 3 kg agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Proses pematangan data subsidi ini sudah disiapkan sejak awal 2025 dan berlaku untuk subsidi LPG maupun BBM.
Pada Januari 2025, Bahlil menjelaskan bahwa data penerima subsidi bersumber dari Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta pemangku kepentingan lain, kemudian diputuskan untuk disatukan melalui BPS.
Tujuan penyatuan data tersebut adalah mencegah tumpang tindih pendataan sehingga subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Bahlil juga menambahkan, "Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data," katanya.
Beban Subsidi Energi dalam APBN
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci besarnya beban subsidi energi yang ditanggung APBN.
Ia menjelaskan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, sementara dijual Rp12.750 per tabung, sehingga terdapat subsidi Rp30.000 atau sekitar 70 persen.
Subsidi LPG 3 kg pada APBN 2024 tercatat mencapai Rp80,2 triliun dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Sementara itu, Pertalite memiliki harga keekonomian Rp11.700 per liter, dijual Rp10.000 per liter, sehingga disubsidi Rp1.700 per liter atau 15 persen.
Subsidi Pertalite dalam APBN 2024 menelan Rp56,1 triliun dan dinikmati 157,4 juta kendaraan.
"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," ucap Purbaya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
