Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong Indonesia menjadi pusat wisata kesehatan kelas dunia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali.
KEK Sanur diproyeksikan sebagai pusat layanan kesehatan internasional untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri seperti Penang, Kuala Lumpur, dan Singapura.
"Intinya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur untuk kesehatan ini dalam rangka mencegah adanya devisa negara keluar. Supaya jangan lagi orang Indonesia datang ke luar negeri berobat. Seperti Kuala Lumpur, Penang, Singapura, mungkin negara-negara lain. Untuk itu, dibikinlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur", ungkapnya.
KEK Sanur Siapkan Layanan Terintegrasi dan Kompetitif
Andre Rosiade, legislator asal Sumatera Barat, menjelaskan bahwa konsep KEK Sanur tidak hanya membangun rumah sakit berstandar internasional, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung seperti hotel, transportasi, serta paket layanan kesehatan yang terintegrasi.
Pelayanan di KEK Sanur, menurutnya, harus mampu bersaing dengan fasilitas luar negeri dalam hal kualitas dan efisiensi biaya.
"Dimana diharapkan, orang Indonesia tidak keluar negeri, tetapi berobat di Sanur. Disinilah yang kita diskusikan, bagaimana pelayanan ini harus lebih baik. Bahwa, harus sistem paket. Mereka bukan hanya disiapkan rumah sakit, tetapi akomodasi dari transportasi, hotel penginapan, dan lain-lain. Insya Allah ini lagi diatur, kerja sama yang dilakukan, termasuk nanti ada diskon hotel, maupun diskon tiket pesawat penerbangan", ia mengungkapkan.
Salah satu layanan unggulan yang tengah dipersiapkan adalah Klinik Stem Cell hasil kolaborasi dengan Prof Fred, Direktur Alster Lake Clinic (ALC) dari Jerman.
Saat ini, terapi stem cell di Hamburg memerlukan biaya sekitar Rp500 hingga Rp600 juta.
Namun, setelah klinik KEK Sanur dibuka pada Februari 2026, biaya terapi tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp300 juta.
"Tetapi nanti, kalau setelah Februari 2026 kliniknya dibuka di Indonesia, laboratoriumnya selesai, Insya Allah hanya membayar setengah harganya berkisar Rp300 juta. Jadi menunjukkan apa, Insya Allah kita akan kompetitif, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur ini insya Allah akan kompetitif", tegas Andre.
Infrastruktur Jadi Sorotan DPR
Dalam diskusi bersama anggota DPR dari daerah pemilihan Bali, dibahas pula tantangan infrastruktur yang dapat menghambat pengembangan KEK Sanur sebagai destinasi wisata kesehatan.
Kapasitas Bandara Ngurah Rai serta kemacetan pada akses keluar-masuk menjadi perhatian utama.
"Karena, ini tanah sudah terbatas, pariwisata tambah banyak wisatawannya, baik domestik maupun internasional. Ini harus dibikin rekayasa-rekayasa, supaya kedepan jangan lagi menjadi sumber kemacetan", ujar Andre.
Ia menilai rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi yang matang sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas pasien dan wisatawan di kawasan tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
