Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sembilan rencana aksi nasional untuk mempercepat penerapan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) yang telah tertunda selama 16 tahun.
AHY menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kondisi zero ODOL dapat tercapai secara nasional.
"Ada sembilan rencana aksi nasional. Yang jelas kita ingin menuju zero ODOL, karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas," ungkapnya.
Sembilan Rencana Aksi Nasional Zero ODOL
Sembilan rencana aksi nasional yang disampaikan AHY mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pendataan hingga pembentukan lembaga lintas sektor.
Rencana tersebut meliputi integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik, pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang, serta penetapan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat penyelenggaraan jalan khusus logistik, meningkatkan daya saing distribusi barang melalui multimoda angkutan, serta memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sesuai penerapan kebijakan zero ODOL.
Rencana aksi lainnya mencakup kajian dampak kebijakan terhadap ekonomi dan inflasi, penguatan aspek ketenagakerjaan bagi pengemudi, deregulasi peraturan untuk efektivitas penegakan, serta pembentukan komite kerja lintas sektor untuk mempercepat pengembangan konektivitas dan logistik nasional.
AHY menjelaskan bahwa seluruh rencana tersebut telah tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang kini tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.
Pemerintah menargetkan harmonisasi selesai pada Oktober 2025 agar kebijakan dapat segera diberlakukan secara nasional.
Komitmen Pemerintah Menuju 2027
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Badan Pusat Statistik, AHY mengajak seluruh pihak untuk turut menyukseskan kebijakan tersebut.
Ia menilai, keberhasilan kebijakan zero ODOL tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan pelaku industri.
AHY mengajak media massa berperan aktif menyosialisasikan kebijakan ini agar masyarakat memahami manfaatnya bagi keselamatan dan perekonomian nasional.
Dengan kerja keras dan edukasi berkelanjutan, AHY menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut menegaskan pentingnya percepatan penerapan kebijakan tersebut.
Ia menyatakan bahwa kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah direncanakan sejak 2009 namun terus tertunda hingga kini.
Menhub menjelaskan, penundaan tersebut disebabkan oleh permintaan relaksasi dari sejumlah pelaku usaha dan pengemudi truk.
"Kebijakan zero ODOL harus dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya," ujarnya.
Regulasi terkait larangan kendaraan kelebihan dimensi dan beban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun penegakannya belum optimal.
AHY menegaskan kembali bahwa kebijakan zero ODOL kali ini tidak akan ditunda lagi dan akan berlaku efektif pada 2027 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan efisiensi logistik nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
