Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya penyusunan desain besar perlindungan pekerja migran Indonesia agar dapat menjadi panduan nasional dalam perumusan kebijakan dan koordinasi antarinstansi.
Pembahasan Penguatan Sistem Perlindungan
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sinkronisasi regulasi.
"Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali," ungkap Tito.
Tito menjelaskan, desain besar itu diperlukan agar pemerintah dapat memetakan aktivitas dan peran para pemangku kepentingan secara lebih sistematis, mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan P2MI dari sisi tata kelola dan regulasi, termasuk optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah sebagai sarana peningkatan kompetensi calon pekerja migran.
Selain itu, Tito mendorong koordinasi lintas sektor dan pelibatan kementerian/lembaga dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, serta memperkuat kemampuan berbahasa asing bagi calon pekerja migran untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Menurutnya, mayoritas pekerja migran Indonesia masih berasal dari sektor domestik, sehingga peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kesejahteraan dan citra tenaga kerja nasional.
Tito juga menyoroti pentingnya sistem pelindungan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan sistem edukasi yang berkelanjutan.
Langkah Konkret dan Rencana P2MI
Dalam kesempatan yang sama, Mukhtarudin menyampaikan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi P2MI, antara lain modul pelatihan BLK yang belum seragam, regulasi daerah yang belum selaras dengan aturan nasional, serta kesenjangan kompetensi tenaga kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, integritas, kejujuran, dan kedisiplinan.
Mukhtarudin menegaskan pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja migran secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti kendala perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja migran yang perlu diselesaikan dengan langkah konkret di tingkat daerah dan pusat.
P2MI, kata dia, terus menjaring berbagai masukan dari lapangan guna memperkuat sistem pengelolaan pekerja migran agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan industri.
Mukhtarudin menambahkan bahwa lembaganya akan mengundang para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan grand design komprehensif sektor pekerja migran Indonesia.
"Sementara pelayanan ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kita jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi, koordinasi, tetapi pelayanan tetap kita lakukan," ujarnya.
Ia memastikan pelayanan kepada pekerja migran tetap berjalan meski upaya penyusunan desain besar masih dalam proses, sembari memperkuat regulasi dan koordinasi antarinstansi agar perlindungan pekerja migran lebih maksimal.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Arian Mesa
