Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan program Jakarta Collaboration Fund, sebuah inisiatif pembiayaan inovatif yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.
Upaya Menghadapi Pemangkasan Dana Bagi Hasil
Pramono menjelaskan bahwa Jakarta Collaboration Fund disiapkan sebagai langkah strategis menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas hingga Rp15 triliun.
"Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan dukungannya terhadap Jakarta Collaboration Fund saat berkunjung ke Balai Kota pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk investasi di ibu kota, tetapi juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek di daerah lain yang memiliki potensi kolaboratif.
Pramono menekankan bahwa pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan kreatif atau alternative financing guna menjaga kesinambungan pembangunan di Jakarta.
"Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan," kata Pramono.
Selain Jakarta Fund, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan beberapa skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L) sebagai bagian dari strategi optimalisasi pendapatan daerah.
Prioritas Masyarakat Tetap Terjaga
Meski APBD DKI Jakarta menurun akibat berkurangnya dana transfer dari pusat, Pramono menegaskan bahwa program prioritas masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah tidak akan dipangkas.
Ia memastikan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan tanpa mengganggu program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Jakarta Collaboration Fund sendiri merupakan salah satu janji kampanye pasangan Pramono Anung–Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
Program ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana tradisional seperti pajak, retribusi, dividen, dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemprov DKI membuka ruang bagi berbagai pihak, baik publik maupun swasta, untuk berpartisipasi dalam mendanai proyek-proyek strategis di ibu kota.
Pendekatan tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi pembiayaan pembangunan Jakarta yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.
- Penulis :
- Leon Weldrick
