Pantau - Pemerintah Indonesia terus memperkuat pendanaan iklim yang inklusif melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon Multiskema sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target iklim yang tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Pendekatan ini diambil untuk menjawab kebutuhan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara nasional.
Komitmen Iklim Diperkuat Lewat Laporan Transparansi dan Kerangka Regulasi
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan 1st Biennial Transparency Report (BTR) pada tahun 2024.
Laporan ini memuat informasi lengkap mengenai kebutuhan pendanaan, teknologi, serta kapasitas yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia sesuai NDC.
"Indonesia terus meningkatkan keragaman sumber pendanaan NDC dan perluasan kondisi pemungkin untuk memobilisasi pendanaan. Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Multiskema merupakan salah satu langkah yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pendanaan iklim berdasarkan mandat Pasal 6 Persetujuan Paris dan kerangka regulasi yang ada," ungkap Ary.
Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan pembiayaan global.
Melalui Annex 1st BTR, pemerintah telah menyusun pemetaan kebutuhan dan dukungan aktual yang telah diterima untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi iklim.
Kebutuhan Pendanaan Capai 282 Miliar Dolar AS, Energi Paling Dominan
Total kebutuhan pendanaan iklim nasional diperkirakan mencapai 282 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut:
- Aksi mitigasi membutuhkan 281,18 miliar dolar AS,
- Aksi adaptasi membutuhkan 816,52 juta dolar AS.
- Sektor energi menjadi penyumbang kebutuhan pendanaan terbesar dengan total 245,996 miliar dolar AS.
- Sementara itu, sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) memerlukan 21,62 miliar dolar AS.
Sektor-sektor lain yang tercatat dalam estimasi kebutuhan pendanaan adalah:
- Limbah: 13 miliar dolar AS,
- Pertanian: 504 juta dolar AS,
- Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): 65 juta dolar AS.
Perluasan Skema dan Perdagangan Karbon Didorong
Beberapa dukungan pendanaan telah berhasil diperoleh Indonesia, seperti:
- Result-Based Payment (RBP) dari skema REDD+ untuk sektor FOLU,
- Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia,
- Dukungan dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lima Independent Crediting Scheme menjadi langkah strategis untuk membuka peluang perdagangan karbon.
Perjanjian ini memungkinkan pemanfaatan 54 metodologi untuk pendekatan berbasis teknologi dan 58 metodologi untuk pendekatan berbasis alam.
Dengan mengintegrasikan pendekatan multiskema dalam Nilai Ekonomi Karbon, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta dan mitra internasional dalam proyek-proyek pengurangan emisi GRK.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat pendanaan iklim nasional sekaligus mempercepat pencapaian target ambisius yang telah ditetapkan dalam NDC.
- Penulis :
- Aditya Yohan
