Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa bagi Indonesia, pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis, melainkan sebuah narasi kemanusiaan untuk menjamin hak setara bagi seluruh warga negara.
Pemerintahan Digital untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Dalam pidato penutup Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Senin, 6 Oktober 2025 waktu setempat, Menteri Rini menyampaikan bahwa digitalisasi dalam tata kelola negara bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.
"Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara," ujar Rini.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan terbuka adalah cerminan martabat dan keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rini menambahkan, penggunaan teknologi bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga jembatan menuju keterbukaan dan demokrasi yang lebih kuat.
Indonesia Siapkan Kerangka Hukum Digital Terpadu
Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global.
Menteri Rini menyampaikan bahwa pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta menjadi penegasan bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan publik dan demokrasi yang lebih tangguh.
"Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ujarnya.
Rini menuturkan bahwa Indonesia tengah membangun infrastruktur publik digital yang mencakup identitas digital, sistem pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.
Dalam menghadapi berbagai tantangan global, Menteri PANRB menekankan pentingnya keberanian untuk belajar, berinovasi, dan mengambil tindakan nyata.
"Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
