billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Kirim Tim ke India, Ingin Pelajari PLTS Murah 3 Sen per kWh untuk Diterapkan di Indonesia

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemerintah Kirim Tim ke India, Ingin Pelajari PLTS Murah 3 Sen per kWh untuk Diterapkan di Indonesia
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam acara Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Jumat 10/10/2025 (sumber: ANTARA/Putu Indah Savitri)

Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirim tim khusus ke India guna mempelajari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbiaya rendah yang hanya mencapai sekitar 3 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh).

Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa harga listrik dari PLTS di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 6 hingga 8 sen per kWh, jauh lebih tinggi dibandingkan India.

"Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana, kalau itu benar (hanya 3 sen per kWh), maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita lakukan," ungkapnya.

Menurut Bahlil, salah satu contoh keberhasilan India adalah pembangunan PLTS berkapasitas 220 megawatt (MW) dengan biaya produksi listrik hanya 3 sen per kWh.

Target PLTS Nasional Capai 100 GW

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan rencana pembangunan PLTS di seluruh desa dengan kapasitas 1 hingga 1,5 MW per desa.

Langkah ini menjadi bagian dari target nasional untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga mencapai 80 sampai 100 gigawatt (GW).

Rencana besar ini akan mendukung program Kopdes Merah Putih yang bertujuan menyediakan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyusun desain besar pembangunan PLTS 100 GW sebagai fondasi transisi energi bersih nasional.

PLTS untuk Dorong Industri Baterai dan Ekspor Energi

Bahlil menambahkan bahwa pengembangan PLTS tidak hanya ditujukan untuk penyediaan listrik, tetapi juga untuk membuka peluang bisnis baru di sektor baterai listrik dalam negeri.

Ia menyebutkan bahwa kebutuhan baterai nasional hingga tahun 2034 diperkirakan mencapai 392 gigawatt hour (GWh).

Kebutuhan ini berasal dari berbagai sektor, termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kendaraan listrik, peluang ekspor listrik, dan program PLTS 100 GW.

Selain kebutuhan dalam negeri, potensi pasar internasional untuk baterai listrik pada 2030 diprediksi mencapai 3.500 GWh.

Nilai pasar global untuk baterai kendaraan listrik diperkirakan akan mencapai 500 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Dengan potensi tersebut, pemerintah berharap bahwa pengembangan PLTS dapat menjadi motor utama penggerak industri energi bersih nasional dan meningkatkan peluang ekspor energi ke luar negeri.

Penulis :
Leon Weldrick