Pantau - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan keprihatinannya atas kerugian dana masyarakat sebesar Rp6,1 triliun akibat penipuan dan fraud dalam sistem keuangan.
Friderica menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menekankan bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal, kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” ungkapnya.
Data Kasus Penipuan Meningkat Tajam
Berdasarkan data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga 30 September 2025, tercatat 274.772 laporan kasus penipuan.
Jumlah rekening yang teridentifikasi terkait kasus tersebut mencapai 443.235, dengan 87.819 rekening di antaranya telah diblokir.
Dari total kerugian Rp6,1 triliun yang dilaporkan, dana sebesar Rp374,2 miliar berhasil diblokir untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Friderica menambahkan bahwa fenomena penipuan digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan tantangan global yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Literasi dan Inklusi Keuangan Jadi Solusi
Untuk mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban penipuan, OJK memperkuat strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Friderica menyebut bahwa langkah ini merupakan strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap modus penipuan keuangan.
“Ada satu studi yang dilakukan oleh OECD yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi, ini adalah cara yang sangat baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ia mengungkapkan.
Saat ini, indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
OJK menilai kolaborasi antara pihaknya dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan melalui TPAKD menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan dua indeks tersebut.
Beberapa program unggulan seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di Indonesia.
Program lainnya seperti Satu Rekening Satu Pelajar telah mencatat 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang telah menjangkau lebih dari 72 ribu desa.
OJK mengajak para kepala daerah untuk terus mendorong inovasi dan perluasan akses keuangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Bersama TPAKD, kita pasti bisa mencapai itu,” ajak Friderica.
- Penulis :
- Leon Weldrick
