Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, menekankan pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pilar utama dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat luas.
LBH sebagai Representasi Negara Hadir untuk Rakyat
Pernyataan ini disampaikan Otto saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Jakarta pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Otto menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin tercapai tanpa keberadaan LBH yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
"Namun perlu diingat, prinsip dasar LBH adalah lawyer bekerja secara gratis, sedangkan biaya perkara perlu mendapat dukungan negara. Itu lah bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat," ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas kontribusi GAMKI dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.
Otto menyampaikan rasa bangga atas konsistensi GAMKI dalam memberikan bantuan hukum tanpa memandang besar kecilnya kasus maupun latar belakang ekonomi warga yang dibela.
Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menurutnya, selalu terbuka terhadap dialog publik sebagai bentuk komitmen untuk mendekatkan diri kepada rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Karena itu, kami menerima semua aspirasi, baik dari organisasi kecil maupun besar, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu one step ahead dalam pelayanan publik," tambah Otto.
Kolaborasi untuk Penguatan Hukum dan Karakter Kebangsaan
Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono, turut memberikan apresiasi terhadap program-program GAMKI yang telah menjangkau pelosok tanah air.
Karjono menekankan pentingnya tiga pilar untuk memperkuat sistem hukum nasional, yaitu peningkatan toleransi, literasi hukum, dan kualitas penegakan hukum.
"Program-program GAMKI sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat karakter kebangsaan," ujarnya.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menjelaskan bahwa GAMKI telah berdiri sejak tahun 1962 hasil fusi dari MPKO dan PPKI, dengan semangat oikumenis dan nasionalis, serta komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Saat ini, GAMKI telah hadir di 36 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia.
Pengurus DPP GAMKI masa bakti 2023–2026 aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan nonpemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Komnas Perlindungan Anak, serta sinode-sinode gereja.
GAMKI juga aktif dalam pendampingan hukum dan advokasi terhadap isu-isu strategis seperti intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan orang (TPPO), termasuk di wilayah Sukabumi dan Padang.
Sahat mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi agar GAMKI secara resmi terdaftar sebagai LBH pada 2026.
GAMKI juga merencanakan penyelenggaraan Konsultasi Nasional Pemimpin Muda Kristen Indonesia pada 28 Oktober 2025 di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Menteng, Jakarta.
Acara tersebut akan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan akan mengundang Otto Hasibuan sebagai pembicara utama.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan Kristen dalam menjunjung nilai keadilan, toleransi, dan kebangsaan.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal sinergi kuat antara Kemenko Kumham Imipas dan GAMKI dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
