Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya literasi keuangan nasional dalam menghadapi transformasi digital yang pesat, saat menghadiri acara "National Financial Health Event 2025" yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis, 27 November 2025.
Anis mengapresiasi sinergi antara OJK dan Komisi XI DPR dalam memperkuat kesehatan finansial serta perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang terus melaju.
Pernyataan ini disampaikan Anis melalui rilis kepada Parlementaria seusai mengikuti acara tersebut.
Acara ini juga bertepatan dengan kunjungan Ratu Kerajaan Belanda, Máxima, yang hadir sebagai United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health ke Indonesia.
Komitmen DPR terhadap Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan
Anis menyatakan kesepakatannya terhadap pentingnya upaya literasi serta perilaku keuangan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya segmen prioritas.
"Kontribusi financial health (kesehatan keuangan) sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi Indonesia, terutama di era transformasi digital," ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat serta edukasi yang menyeluruh terhadap layanan jasa keuangan digital, agar masyarakat tidak terjebak dalam penipuan dan investasi ilegal.
"Komisi XI DPR RI akan terus mendorong OJK agar fokus pada Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Kesehatan finansial tidak akan tercapai tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem jasa keuangan," ia mengungkapkan.
Hasil Survei OJK-BPS 2025: Literasi Keuangan Meningkat, Tapi Masih Ada Ketimpangan
OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dalam kesempatan yang sama.
Indeks literasi keuangan nasional tahun ini tercatat sebesar 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Data tersebut mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan semakin matangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.
Namun demikian, survei juga menunjukkan adanya ketimpangan literasi dan inklusi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Tingkat literasi keuangan di wilayah perkotaan mencapai 70,89 persen, sedangkan di wilayah pedesaan hanya 59,60 persen.
Selain itu, peningkatan literasi juga belum merata di semua sektor jasa keuangan.
Perbankan menjadi sektor jasa keuangan yang paling dipahami dan paling mudah diakses masyarakat, sementara sektor lain seperti asuransi, lembaga keuangan mikro, fintech, dan terutama pasar modal masih tertinggal dari sisi pemahaman maupun aksesibilitas.
- Penulis :
- Shila Glorya
