Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menata ulang dan memangkas kuota produksi sektor pertambangan guna menjaga stabilitas harga komoditas energi serta memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional.
Penataan Kuota Dinilai Sebagai Langkah Korektif
"Penataan kuota produksi ini harus dilihat sebagai langkah korektif. Negara tidak boleh hanya mengejar volume, tetapi juga nilai tambah, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan," ungkapnya.
Menurut Cek Endra, pengendalian kuota produksi merupakan instrumen penting agar eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
Ia menilai bahwa produksi yang terlalu agresif selama ini justru berisiko menekan harga, merugikan negara, dan memperbesar dampak lingkungan di daerah penghasil.
Sebagai contoh, ia menyebut Provinsi Jambi sebagai daerah penghasil energi yang merasakan langsung dampak dari aktivitas sektor energi dan pertambangan.
Kebijakan produksi yang tidak terkontrol dinilainya berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial di daerah.
Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Jadi Prioritas
Oleh karena itu, pengaturan kuota dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.
"Daerah seperti Jambi membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak. Produksi harus sejalan dengan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat," ia mengungkapkan.
Cek Endra menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI mendorong agar kebijakan penyesuaian kuota diiringi dengan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam penetapan kuota.
Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun daerah penghasil.
Menurutnya, kepastian regulasi tetap menjadi kunci utama dalam menjaga iklim investasi sektor energi dan pertambangan.
Ia juga menilai bahwa pengendalian kuota produksi sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Dengan produksi yang lebih terukur, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk mendorong hilirisasi, efisiensi, dan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.
"Tujuan akhirnya jelas, sektor energi dan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan masa depan daerah penghasil," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
