Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menjadi prioritas utama pemerintah melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga agar proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Sebagai langkah awal, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Sumatera Utara, kepala daerah, dan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumut di Medan.
Dalam rapat tersebut, Tito melakukan konsolidasi serta pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak bencana.
Ia juga menghimpun berbagai persoalan di lapangan serta aspirasi kepala daerah terkait percepatan pemulihan wilayah.
Sebelumnya, Mendagri telah menggelar rapat koordinasi serupa bersama Forkopimda Aceh.
Tito menjelaskan indikator pemulihan daerah meliputi berfungsinya pemerintahan, pulihnya layanan publik, akses pendukung, serta kembali bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota menjadi fokus awal pemulihan sebelum menyasar wilayah kecamatan dan desa.
Kondisi daerah terdampak di Sumatera Utara dinilai bervariasi, namun secara umum menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.
Proses pemerintahan di sejumlah wilayah telah berangsur normal, meski masih terdapat beberapa desa yang memerlukan penanganan lebih maksimal.
Kerusakan akses dan ruas jalan menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah yang terus bekerja sama melakukan perbaikan infrastruktur.
Dari sisi ekonomi, aktivitas pasar, restoran, dan warung dilaporkan telah kembali berjalan.
Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri dalam penanganan bencana.
Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota dinilai responsif serta cepat mengeksekusi langkah penanganan di lapangan.
Pemerintah juga akan mengusulkan normalisasi sungai akibat sedimentasi sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Kepala daerah diminta segera melaporkan data rinci terkait kerusakan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
