Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus setelah Puspom TNI mengungkap empat terduga pelaku merupakan anggota BAIS TNI.
Desakan Ungkap Dalang dan Motif
Mafirion menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
"Tanpa mengungkap siapa yang memerintah dan apa motif di balik aksi tersebut, penegakan hukum hanya akan menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar persoalan," ungkapnya.
Ia mengapresiasi keberanian TNI dalam mengungkap keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut.
Namun ia kembali menekankan bahwa pengusutan harus menyasar pihak yang berada di balik perintah aksi kekerasan itu.
"Kami mengapresiasi pengungkapan pelaku. Namun, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang. Keadilan substantif hanya bisa tercapai jika pusat kendalinya terbongkar," tegasnya.
Ancaman terhadap Demokrasi dan HAM
Mafirion menilai keterlibatan anggota intelijen negara dalam kasus ini menjadi alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia.
Ia mencurigai adanya upaya sistematis untuk membungkam aktivitas advokasi kemanusiaan melalui praktik teror terorganisasi.
"Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi terstruktur terhadap aktivis? Negara tidak boleh kalah oleh praktik teror yang mengancam kebebasan sipil," ujarnya.
Ia menegaskan jika negara gagal mengungkap pihak di balik pelaku maka publik akan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melindungi warga.
Mafirion juga meminta para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.
"Sudah saatnya negara menunjukkan keberanian, bukan sekadar prosedur. Aparat wajib menelusuri siapa yang memerintah, membiayai, dan diuntungkan. Jika gagal mengungkap dalangnya, maka publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan? Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
