Pantau.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, bahwa koalisinya belum mempertimbangkan untuk mengajak partai diluar koalisi pemerintahan untuk bergabung.
Menurutnya, kalaupun nanti sudah dipertimbangkan, PPP berharap satu partai politik saja yang diajak bergabung dalam pemerintahan. Saat ini dalam koalisi pemerintahan terhitung suara jika ditotal mencapai 60,7 persen.
"Kalau dianggap belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan ya mungkin bisa nambah. Satu, kira-kira. Karena kan kalau nambah satu itu sudah diatas 70 persen, bahkan mungkin mendekati 75 persen. Kalau nambahnya banyak nanti kan tidak ada yang melakukan fungsi check and balance dong di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Baca juga: Kekhawatiran NasDem Tanggapi Isu Kubu Opisisi Gabung Koalisi Jokowi
Menurutnya, semua perlu ada pembahasan terlebih dahulu siapa saja yang akan diajak begabung. Namun, Arsul menilai bahwa tidak perlu harus semua partai yang sebelumnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur menyebrang ke pemerintahan.
"Nanti check and balance nya tidak jalan di DPR kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan, itu," ungkapnya.
Arsul mengatakan saat ini langkah yang paling penting adalah adanya pertemuan Jokowi dengan ketua partai pengusung.
"Tentu yang paling penting adalah pertemuan antara presiden terpilih dengan para ketua umum partai yang tentu meskipun belum dijadwalkan tapi saya yakini di bulan Juli ini lah kita akan melaksanakannya. Nah nanti disitulah nanti akan dibahas apakah koalisi ini perlu nambah atau tidak," tandasnya.
Baca juga: Demokrat Masih Galau, Gabung Jokowi atau Jadi Jadi Oposisi
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
