Pantau - Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja perdana dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan agenda utama memaparkan program kerja dan persiapan menghadapi potensi serangan siber menjelang Pilkada.
Awalnya, rapat ini disepakati untuk terbuka sepenuhnya bagi publik. Namun, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, memberikan interupsi agar pembahasan terkait serangan siber dalam konteks Pilkada dilakukan secara tertutup.
Menurutnya, mengungkap laporan serangan siber kepada publik dapat memperbesar potensi ancaman siber jelang Pilkada.
“Bukankah ini mempermudah orang-orang yang ingin memanfaatkan celah-celah yang Bapak buka pada hari ini,” ujar Nurul dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Sudah Jadi Menkop, Budi Arie Tetap Dicecar Perihal Kasus Judi Online di Lingkungan Kominfo
Untuk itu, ia mengusulkan agar informasi yang terkait Pilkada tetap dijaga kerahasiaannya demi keamanan.
Menanggapi hal ini, Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian sepakat bahwa rapat pemaparan program kerja dapat dilakukan secara terbuka.
Namun, usul agar pembahasan terkait ancaman siber menjelang Pilkada disampaikan secara tertutup, guna menjaga kerahasiaan informasi yang strategis.
- Penulis :
- Aditya Andreas
