Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro mengkritik langkah PDIP yang terkesan berbalik arah terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Menurutnya, sikap PDIP tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap keputusan yang sebelumnya mereka setujui bersama dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Sikap ini seperti 'lempar batu sembunyi tangan' dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik," kata Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12/2024).
Fauzi mengingatkan, kenaikan PPN merupakan amanat UU HPP yang telah disahkan pada 7 Oktober 2021, di mana PDIP turut mendukung penyusunannya.
Bahkan, Fauzi menyebut, Dolfie Othniel Frederic Palit dari PDIP yang memimpin penyusunan beleid tersebut.
Baca Juga: PKB Dorong Uji Materi UU HPP ke MK Jika Keberatan dengan Kenaikan PPN 12 Persen
"PDIP sekarang menolak kenaikan PPN 12 persen, berarti mereka mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR RI," tegas Fauzi.
Fauzi menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal.
Ia juga memastikan, Fraksi Partai NasDem tetap mendukung kebijakan ini dengan catatan pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan guna mencegah distorsi di pasar.
Meski mendukung, Fauzi mendorong agar pemerintah memberikan kompensasi atau subsidi kepada kelompok masyarakat rentan untuk meminimalkan dampak kenaikan pajak tersebut.
"Kami akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan berkomitmen membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
