Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam memberantas korupsi.
Ia menyoroti pernyataan dan kebijakan pemerintah yang belakangan dianggap kontradiktif dan membingungkan masyarakat.
"Bapak Presiden ketika pidato menyampaikan akan mengejar koruptor sampai ke kutub. Tetapi kemudian pemerintah ingin mengampuni koruptor, sekarang beda lagi," ujar Andreas dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2024).
Andreas mengingatkan, ketidakkonsistenan pemerintah dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ia meminta pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang tegas dalam menindak pelaku korupsi yang merugikan negara.
Baca Juga: Prabowo Usul Koruptor Ratusan Triliun Dihukum 50 Tahun: Rakyat di Pinggir Jalan Ngerti
"Pemerintah harus menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Andreas menekankan bahwa rakyat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan nyata, bukan sekadar wacana atau kebijakan yang justru membuka peluang penyalahgunaan.
"Jangan sampai kebijakan atau wacana yang dilemparkan oleh pejabat negara malah dianggap menciptakan celah untuk penyalahgunaan," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa korupsi adalah persoalan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan konsisten.
Dalam hal ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan hukum agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
