Pantau - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia di ruang BAKN Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Pertemuan ini bertujuan mempererat kerja sama dan bertukar wawasan terkait pengelolaan serta pengawasan keuangan negara.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa tugas utama BAKN adalah menelaah hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR dan memberikan masukan terkait laporan keuangan negara.
“Tugas ini berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sejumlah peraturan, termasuk UU Keuangan Negara dan UU BPK,” ujarnya kepada wartawan.
Herman memaparkan, ada lima fokus kerja BAKN untuk lima tahun ke depan, yaitu menelaah kerugian negara signifikan, menangani isu yang menjadi perhatian publik terutama di bidang sumber daya alam, dan memantau temuan berulang yang memengaruhi status laporan keuangan.
Baca Juga: DPR Dalami Polemik Pagar Laut di Tangerang, Cari Pihak Bertanggung Jawab
Selain itu, BAKN DPR juga mengawasi dampak sosial dan lingkungan, serta mendukung program prioritas pemerintah seperti kedaulatan pangan, energi, air, dan hilirisasi.
“Contohnya, beberapa kajian penting yang telah dilakukan BAKN, seperti penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua dan Aceh, subsidi energi, dana alokasi khusus, dan penyertaan modal negara,” lanjutnya.
Delegasi Malaysia menyampaikan apresiasi atas diskusi yang mendalam dan sambutan hangat dari BAKN. Pertemuan ini menjadi kesempatan berbagi pengalaman dan membangun kerja sama dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat bagi kedua pihak.
"Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang inspiratif," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
