Kepercayaan Publik Terhadap DPR Rendah, Formappi: Tak Mengejutkan

Pantau - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI berdasarkan hasil survei terbaru. 

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, kondisi ini mencerminkan kegagalan DPR dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

"Bukan jargon yang ditunggu publik, seperti slogan DPR Modern. Publik menginginkan perbaikan tata kelola yang nyata dan berdampak pada peningkatan kinerja," ujar Lucius di Jakarta, Rabu (29/1).

Pernyataan tersebut merespons Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada 27 Januari 2025. 

Baca Juga: Komisi III DPR Apresiasi Penghapusan Tilang Manual, Dorong Penguatan Infrastruktur

Dalam survei itu, DPR menempati peringkat ke-10 dari 11 lembaga dalam hal tingkat kepercayaan publik, jauh di bawah lembaga kepresidenan yang berada di posisi pertama.

Lucius menilai, hasil survei tersebut tidak mengejutkan, mengingat citra DPR secara kelembagaan cenderung stagnan meskipun terjadi pergantian anggota setiap lima tahun sekali.

"Pergantian periode DPR tidak berdampak signifikan terhadap perubahan citra dan kinerja. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada individu anggota DPR, tetapi juga pada sistem dan budaya politik yang ada di dalamnya," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik adalah lemahnya kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 

Selain itu, berbagai isu terkait integritas anggota DPR serta kebijakan internal yang kontroversial turut memicu ketidakpuasan masyarakat.

Baca Juga: DPR Kritik Pernyataan Kepala BGN Terkait Menu Belalang dan Ulat Sagu dalam Program MBG

"DPR sebagai lembaga yang seharusnya mewakili rakyat justru sering terlihat mengabaikan kepentingan publik dan lebih dekat dengan kepentingan elite," tegasnya.

Lucius menekankan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, DPR harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. 

Salah satu langkah konkret yang dinilai mendesak adalah melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam setiap proses penyusunan regulasi.

"Jika DPR benar-benar ingin membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, maka partisipasi publik harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan yang mereka buat," tutupnya.