Pantau - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia enggan memberikan jawaban gamblang terkait kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, hal tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan meminta para awak media bertanya kepada mereka.
“Wah, itu kan bukan domain saya sebagai Menteri ESDM ya. Itu silakan saja ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral, batubara, dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya,” ujar Bahlil, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menekankan, setiap menteri sebaiknya berkomentar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ia mengingatkan, agar para pejabat tidak memberikan pendapat yang seolah-olah memahami tupoksi kementerian lain.
Baca Juga: Menteri Golkar Aman? Ini Kata Bahlil soal Reshuffle
"Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain," tegasnya.
Bahlil juga menegaskan, seorang menteri wajib mengikuti keputusan presiden sebagai kepala negara yang memiliki visi pembangunan Indonesia.
"Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, wajib diikuti oleh menterinya," tambahnya.
Bahlil menilai, arah kebijakan negara sepenuhnya berada di bawah kendali presiden dan wakil presiden, sementara aspek teknis anggaran tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.
“Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, silakan teknisnya kalau keuangan, ada di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Aditya Andreas
