Pantau - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyindir Bawaslu perihal usulan penundaan Pilkada serentak 2024.
Menurutnya, ketimbang melontarkan wacana penundaan Pilkada, Bawaslu sebaiknya mengurusi baliho dan spanduk partai politik (parpol) yang semakin marak bertebaran.
"Kejauhan Bawaslu soal jadwal (Pilkada) itu, pikirin aja itu spanduk-spanduk, banyak banget. Itu gimana menggerakkannya gitu loh," sindir Ray, Kamis (13/7/2023).
Ray mengatakan, saat ini publik juga sedang berfokus terlebih dahulu kepada pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Untuk itu, ia menyarankan agar Bawaslu fokus pada pelaksanaan kedua momentum itu.
"Kejauhan itu (Pilkada) masih November 2024. Ini spanduk, baliho, pamflet di mana-mana tertibin dulu aja itu deh," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jerry Sumampouw menyarankan agar pelaksanaan Pilkada tidak dibuat secara serentak.
Menurutnya, hal ini juga akan mengurangi beban dari petugas penyelenggara Pemilu di daerah karena juga bekerja untuk Pileg dan Pilpres di tahun yang sama.
"Kalau misalnya ditunda tahun depan, kan pelaksanaannya serentak juga, jadi tidak bisa ada pengerahan pasukan. Ya, semestinya jangan serentak usulannya,” ujar Jerry.
Menurutnya, ketimbang melontarkan wacana penundaan Pilkada, Bawaslu sebaiknya mengurusi baliho dan spanduk partai politik (parpol) yang semakin marak bertebaran.
"Kejauhan Bawaslu soal jadwal (Pilkada) itu, pikirin aja itu spanduk-spanduk, banyak banget. Itu gimana menggerakkannya gitu loh," sindir Ray, Kamis (13/7/2023).
Ray mengatakan, saat ini publik juga sedang berfokus terlebih dahulu kepada pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Untuk itu, ia menyarankan agar Bawaslu fokus pada pelaksanaan kedua momentum itu.
"Kejauhan itu (Pilkada) masih November 2024. Ini spanduk, baliho, pamflet di mana-mana tertibin dulu aja itu deh," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jerry Sumampouw menyarankan agar pelaksanaan Pilkada tidak dibuat secara serentak.
Menurutnya, hal ini juga akan mengurangi beban dari petugas penyelenggara Pemilu di daerah karena juga bekerja untuk Pileg dan Pilpres di tahun yang sama.
"Kalau misalnya ditunda tahun depan, kan pelaksanaannya serentak juga, jadi tidak bisa ada pengerahan pasukan. Ya, semestinya jangan serentak usulannya,” ujar Jerry.
- Penulis :
- Aditya Andreas
