Pantau - Bawaslu DKI Jakarta telah menerima ratusan aduan dari warga yang mengaku identitas mereka dicatut secara sepihak.
Pencatutan ini sebagai syarat dukungan untuk pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dalam Pilgub Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, pada Sabtu (17/8/2024).
Benny menjelaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga kecamatan.
“Data yang masuk sudah ada ratusan. Kami telah membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan pencatutan identitas tersebut,” ujarnya.
Menurut Benny, pihaknya sedang melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap data aduan yang diterima.
Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu berjanji akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama proses penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta agar berjalan dengan damai, demokratis, jujur, dan adil,” tutupnya.
Dalam kasus ini, Bawaslu mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mencakup tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, serta pelanggaran peraturan hukum lainnya, baik pidana umum maupun pidana khusus.
Sebelumnya, sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas mereka sebagai syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan.
Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak ini sempat viral di media sosial X (Twitter), dengan beberapa warga yang tiba-tiba dinyatakan mendukung pasangan calon tersebut tanpa sepengetahuan mereka.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pencatutan identitas ini.
"Kami tentu menunggu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa," kata Dody.
- Penulis :
- Aditya Andreas
