Pantau - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Komisi II DPR RI mulai memanggil secara maraton para penjabat (Pj) kepala daerah untuk memastikan kesiapannya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah isu penting, termasuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan para pj kepala daerah.
"Kami akan memanggil seluruh pj gubernur, bupati, dan wali kota secara maraton mulai hari ini dan hari-hari ke depan," ujar Rifqi saat memimpin rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan para penjabat kepala daerah pada Senin (11/11/2024).
Dalam rapat kali ini, hadir empat penjabat gubernur dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Hadiri RDP Bersama Komisi II, Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024
Masing-masing memaparkan kondisi dan kesiapan wilayah mereka dalam menghadapi Pilkada 2024, termasuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan memastikan progres anggaran di daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut hadir dan menyampaikan bahwa akan ada 14 penjabat kepala daerah yang segera diganti.
Menurutnya, pergantian ini didasarkan pada akhir masa jabatan dan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh inspektorat Kemendagri, bukan karena alasan politis.
Rifqi juga menekankan pentingnya netralitas para pejabat di seluruh tingkatan. Dalam rangkaian persiapan ini, DPR dan Kemendagri diharapkan terus melakukan pengawasan ketat guna memastikan pilkada berlangsung lancar dan adil di semua daerah.
- Penulis :
- Aditya Andreas
