Pantau - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menanggapi survei yang menyebut masyarakat lebih percaya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, daripada DPR soal transaksi Rp 300 triliun. Ia mengaku tidak terkejut.
"Kalau satu survei menempatkan DPR itu justru pada posisi yang tinggi, itu yang luar biasa. Tapi kalau survei itu menempatkan DPR itu pada posisi yang rendah, itu kan hal yang biasa," kata Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Senin (10/4/2023).
Arsul menuturkan DPR adalah suatu lembaga yang begitu majemuk. Alasannya karena ada 580 kepala, 9 fraksi dari berbagai daerah.
"Dan di DPR itu boleh dibilang tidak berlaku sistem komando sebagaimana misalnya di TNI, di Polri, di kejaksaan gitu ya," katanya.
Oleh karena itu, Arsul menganggap survei seperti itu adalah hal yang biasa. Menurutnya, di mana-mana parlemen mendapatkan hasil survei yang rendah. Tidak ada parlemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga tertentu di negara demokrasi manapun.
"Jadi kalau buat kami yang di DPR, ya itu hadapi dengan senyuman," katanya.
Terkait adanya aspek yang perlu diperbaiki oleh DPR, Arsul mengatakan pemerintah saja masih perlu banyak diperbaiki. Tujuannya supaya kordinasinya jalan, tidak sahut-sahutan antara menteri yang satu dengan yang lain.
"Pemerintah kan seperti yang saya bilang, harus satu fraksi, fraksinya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.
Sementara itu, di DPR, sahut-sahutan juga hal yang biasa. Misalnya, RUU perampasan aset, ada yang berpendapat bahwa itu harus mendapat persetujuan ketum partai, ada yang seperti dirinya yang mengusulkan pakai Perppu.
"Kita punya keleluasaan untuk berekspresi sendiri-sendiri," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD terlibat perdebatan sengit dengan Komisi III DPR terkait dengan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Sejumlah anggota DPR menilai Mahfud tidak berwenang mengumumkan persoalan tersebut.
"Kalau satu survei menempatkan DPR itu justru pada posisi yang tinggi, itu yang luar biasa. Tapi kalau survei itu menempatkan DPR itu pada posisi yang rendah, itu kan hal yang biasa," kata Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Senin (10/4/2023).
Arsul menuturkan DPR adalah suatu lembaga yang begitu majemuk. Alasannya karena ada 580 kepala, 9 fraksi dari berbagai daerah.
"Dan di DPR itu boleh dibilang tidak berlaku sistem komando sebagaimana misalnya di TNI, di Polri, di kejaksaan gitu ya," katanya.
Oleh karena itu, Arsul menganggap survei seperti itu adalah hal yang biasa. Menurutnya, di mana-mana parlemen mendapatkan hasil survei yang rendah. Tidak ada parlemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga tertentu di negara demokrasi manapun.
"Jadi kalau buat kami yang di DPR, ya itu hadapi dengan senyuman," katanya.
Terkait adanya aspek yang perlu diperbaiki oleh DPR, Arsul mengatakan pemerintah saja masih perlu banyak diperbaiki. Tujuannya supaya kordinasinya jalan, tidak sahut-sahutan antara menteri yang satu dengan yang lain.
"Pemerintah kan seperti yang saya bilang, harus satu fraksi, fraksinya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.
Sementara itu, di DPR, sahut-sahutan juga hal yang biasa. Misalnya, RUU perampasan aset, ada yang berpendapat bahwa itu harus mendapat persetujuan ketum partai, ada yang seperti dirinya yang mengusulkan pakai Perppu.
"Kita punya keleluasaan untuk berekspresi sendiri-sendiri," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD terlibat perdebatan sengit dengan Komisi III DPR terkait dengan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Sejumlah anggota DPR menilai Mahfud tidak berwenang mengumumkan persoalan tersebut.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
