Pantau - Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sedang 'memamerkan' sikap ambiguitasnya yang dapat dilihat dari berbagai upaya manuver politiknya.
Akibat hal tersebut, kata AB Solissa, maka Dewan Pakar Partai Golkar mewacanakan bakal mengevaluasi Partai Golkar setelah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres 2024.
"Sikap ambigu Airlangga ini menurut saya dapat dilihat dari berbagai upaya manuver yang dilakukan Golkar. Penjajakan komunikasi politik terus dilakukan Airlangga, yang intens melakukan pertemuan dengan berbagai unsur pimpinan partai politik, tujuannya jelas, ingin bernegosiasi agar kompromi politik yang terbangun bisa menguntungkan dirinya dan Golkar," ujarnya kepada Pantau.com, Senin (10/7/2023).
Dia menuturkan, Airlangga punya kepentingan besar untuk running sebagai cawapres 2024. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan Airlangga dalam menunaikan hasrat politiknya di Pemilu 2024.
"Dengan begitu, ia akan tetap bersikap wait and see terlebih dahulu hingga ada tawaran yang betul-betul baik untuknya dan Partai Golkar," tuturnya.
Dewan Pakar Singgung Pergantian Ketum Golkar
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Sebelumya, Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
Akibat hal tersebut, kata AB Solissa, maka Dewan Pakar Partai Golkar mewacanakan bakal mengevaluasi Partai Golkar setelah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres 2024.
"Sikap ambigu Airlangga ini menurut saya dapat dilihat dari berbagai upaya manuver yang dilakukan Golkar. Penjajakan komunikasi politik terus dilakukan Airlangga, yang intens melakukan pertemuan dengan berbagai unsur pimpinan partai politik, tujuannya jelas, ingin bernegosiasi agar kompromi politik yang terbangun bisa menguntungkan dirinya dan Golkar," ujarnya kepada Pantau.com, Senin (10/7/2023).
Dia menuturkan, Airlangga punya kepentingan besar untuk running sebagai cawapres 2024. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan Airlangga dalam menunaikan hasrat politiknya di Pemilu 2024.
"Dengan begitu, ia akan tetap bersikap wait and see terlebih dahulu hingga ada tawaran yang betul-betul baik untuknya dan Partai Golkar," tuturnya.
Dewan Pakar Singgung Pergantian Ketum Golkar
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Sebelumya, Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
#Airlangga Hartarto#Partai Golkar#Evaluasi#Dewan Pakar Golkar#manuver politik#Munas Golkar 2019#AB Solissa
- Penulis :
- khaliedmalvino
