Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyebut, pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya data intelijen tentang parpol sebagai bagian dari skandal politik yang mengancam demokrasi.
"Kita bicara di negara demokratis, yang beberapa negara gitu ya biasanya hal-hal segini sudah menjadi skandal politik di publik," kata Tobas, sapaan akrabnya, Senin (18/9/2023).
Tobas mengatakan, presiden memilik tugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Sehingga, menurutnya, presiden sudah sepatutnya bisa mengemban amanah konstitusi tersebut.
"Dengan tidak menggunakan data ini data intelijen untuk kepentingan politik. Sekarang lebih kepada Presiden sebenarnya," lanjutnya.
Tobas juga mengatakan bahwa presiden merupakan sosok negarawan, dan sudah semestinya mengerti tentang batas-batas kekuasaan yang dimilikinya.
"Jadi kita tunggulah sikap presiden menjadi negarawan untuk tidak intervensi dan menjaga kemandirian partai politik," kata Tobas.
Ia pun berharap, presiden tak menggunakan kekuasaan yang melekat kepadanya secara serampangan dengan menggunakan data intelijen untuk kepentingan pribadi.
"Maka dari itu, kemudian presiden mendapatkan data intelijen itu merupakan fakta presiden bisa membatasi dirinya untuk data tersebut," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
