Pantau - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menilai, sikap PKS mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta malah bakal melanggengkan sentralisasi.
"Begini, kalau ibu kota tidak dipindah, itu justru melanggengkan sentralisasi penduduk, sentralisasi ekonomi, dan sentralisasi pelayanan. Karena di Jakarta ini sudah padat sekali," kata Nusron kepada wartawan, Senin (27/11/2023).
Dia menganggap, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi memecah kebuntuan sentralisasi tersebut. Nusron lalu menyinggung sejumlah negara yang menerapkan langkah pemindahan ibu kota.
"Justru dengan adanya IKN ini bisa menggeser pelayanan publik, Jakarta fokus menjadi kota jasa dan kota dagang. Sementara kota administrasinya kita geser. Dan ini biasa dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia, Amerika. Cuma untuk menjadi kembali stabil, itu membutuhkan waktu sehingga harus kita kawal sampai tuntas," tutur Nusron.
Legislator Partai Golkar ini juga menilai sikap PKS menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bakal mengembalikan sentralisasi di DKI Jakarta saat ini.
"Kalau ada yang menolak, ingin mengembalikan itu, sama saja ingin mengembalikan pada sentralisasi di Jakarta dan kita tidak ingin terjadi sentralisasi di Jakarta," tuturnya.
PKS Keukeuh Tolak Ibu Kota Pindah
PKS ingin mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, meski pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tengah digencarkan Presiden Joko Widodo.
Hal itu digaungkan PKS saat meluncurkan program kampanye nasional bertajuk 'Jakarta Tetap Ibu Kota Negara' di Depok, Jawa Barat pada Minggu (26/11/2023).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sejak awal partainya menolak wacana pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu juga disuarakan dengan lantang oleh Fraksi PKS di DPR RI.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Syaikhu dalam acara tersebut.
Syaikhu menuturkan, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis.
"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," tegasnya.
Syaikhu menjelaskan, PKS juga memandang adanya tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan.
Secara historis, DKI Jakarta adalah tempat Soekarno dan Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan.
Dari segi pembangunan, PKS menilai upaya menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
Dari segi keberlanjutan, Syaikhu mengatakan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.
"Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
