Pantau - Periode kedua pemerintahan Joko Widodo disebut memunculkan fenomena new otoritarian yang menyebabkan mundurnya proses demokrasi.
Hal ini disampaikan Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Didin Damanhuri dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Evaluasi Akhir Tahun, Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum’.
Didin mencontohkan, fenomena new otoritarian ini adalah munculnya sejumlah buzzer yang membungkam suara kritis terhadap pemerintah.
“Di mana suara kritis lawan politik langsung dilaporkan dan dibungkam oleh UU ITE. Sementara perilaku sama oleh kawan aliansi malah aman-aman saja,” ujar Didin, dikutip Jumat (15/12/2023).
Selanjutnya, ia juga menyoroti adanya pelemahan di dalam parlemen karena mayoritas partai politik yang berada di DPR RI adalah mitra koalisi pemerintah.
Ia membeberkan, banyak proyek pemerintah yang tidak diawasi oleh DPR RI. Padahal, kerugian yang ditimbulkan akan sangat membahayakan di masa yang akan datang.
“Misalnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang semula dimenangkan proyeknya oleh Jepang, tiba-tiba dialihkan ke Cina dengan pengaruh seorang petinggi pemerintahan, dan DPR diam saja,” bebernya.
Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya pemanfaatan aparat penegak hukum untuk melindungi kekuasaan.
Hal ini tercermin dari sejumlah kasus yang terkesan tebang pilih. Bahkan, pucuk pimpinan KPK saat ini sedang menghadapi masalah hukum.
“KPK atau Kejagung dipakai sebagai instrumen untuk melumpuhkan lawan politik dan menyelamatkan kawan aliansi. Ini didukung beberapa riset,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
