Pantau - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengungkapkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai mirip dengan era pemerintahan Orde Baru.
Menurutnya, birokrasi saat ini telah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi, tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Saya melihat bahwa pemerintahan saat ini seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada masa itu terjadi, dan hal serupa terjadi saat ini hanya pada masa kekuasaan yang otoriter. Sekarang, kekuasaan telah menjadi otoriter dan presiden seperti raja," ujarnya.
Didik turut menyoroti aliran dana anggaran negara yang cukup besar untuk program bantuan sosial (Bansos) yang beberapa pihak menuduh penuh dengan unsur politis.
"Bansos kemungkinan besar akan digunakan sebagai alat politik, yang sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk simbolis," katanya.
Didik membandingkan jumlah APBN pada akhir masa pemerintahan Soeharto, SBY, dan Jokowi. Menurutnya, APBN pada masa Jokowi mencapai angka yang signifikan karena pertumbuhan ekonomi yang pesat.
"APBN dialokasikan dalam jumlah besar untuk Bansos, yang dalam konteks politik saat ini, digunakan untuk kepentingan politik," tambahnya.
Didik juga menilai, Pemilu 2024 adalah yang paling tidak jujur sepanjang sejarah, dengan adanya kontroversi terkait partisipasi keluarga Presiden dalam kontestasi politik.
"Dibandingkan dengan era SBY, di mana tidak ada anggota keluarga yang ambisius untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya, situasi saat ini berbeda. Teman-teman cendekiawan dimohon untuk meninjau situasi ini dengan kritis," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
