Pantau - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menegaskan urgensi pengawasan terhadap lembaga penyiaran menjelang pemilu 2024. Dalam momen krusial seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada serentak, netralitas lembaga penyiaran menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi.
“Kami berharap lembaga penyiaran dapat menjaga integritas dan netralitas dalam setiap siaran, terutama dalam pemberitaan politik,” ujar Ubaidillah dalam acara Ekspos Indeks KPSTV yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (19/11).
Baca Juga:
Pilkada hingga Judi Online Jadi Sorotan Komisi I Dalam RDP dengan Dewan Pers, KIP, dan KPI
Langkah Preventif KPI
KPI telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap pedoman yang berlaku. Salah satunya adalah dengan memanggil pihak-pihak penyiaran untuk memberikan pengarahan terkait regulasi pemilu.
“Kami telah melakukan pemanggilan kepada beberapa lembaga penyiaran untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemberitaan, khususnya selama masa kampanye,” tambahnya.
Selain itu, KPI bekerja sama dengan Gugus Tugas Pemantauan Pilkada (GAPID) di 33 provinsi. Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran, seperti ketimpangan durasi iklan kampanye atau penyiaran yang condong ke salah satu pihak.
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Untuk menjaga stabilitas, KPI menjalin sinergi dengan Kepolisian, Bawaslu, dan Gugus Tugas Pemantauan Pemilu Pusat. Kerja sama ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu di daerah-daerah tertentu.
“Kami mendukung penuh semua pihak yang bekerja keras menjaga situasi tetap kondusif. Penting bagi kita semua untuk memastikan pemilu berlangsung damai, meskipun tensi politik cenderung meningkat,” jelas Ubaidillah.
Harapan untuk Lembaga Penyiaran
Ubaidillah menekankan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan ruang yang adil kepada seluruh kandidat. Program seperti debat, wawancara, dan diskusi publik harus dikelola secara profesional untuk memastikan demokrasi yang sehat.
“Keadilan dalam penyiaran tidak hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap demokrasi yang berkualitas,” ujarnya.
KPI optimistis bahwa dengan pengawasan ketat dan kerja sama lintas sektor, pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
