Pantau - Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, menyatakan bahwa pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, terutama pada Pilkada mendatang.
"Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, khususnya dalam menentukan kepala daerah yang akan memimpin wilayah mereka," ujar Ardli dalam wawancara, Selasa (3/12/2024).
Menjawab Krisis Kepercayaan Publik
Menurut Ardli, salah satu faktor utama penurunan partisipasi pemilih adalah adanya krisis kepercayaan terhadap calon kepala daerah. Banyak masyarakat merasa bahwa hasil Pilkada tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Baca Juga:
Pengamat Nilai Pilkada Satu Putaran Bisa Menunjukkan Keinginan Pemerintah Bersama PDIP
"Krisis kepercayaan ini menjadi tantangan besar. Berbeda dengan pemilihan presiden, yang dinilai lebih berdampak nyata melalui kebijakan berskala nasional, Pilkada sering kali dipandang tidak signifikan," jelasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Ardli menekankan pentingnya pendidikan politik yang mendorong masyarakat untuk melihat nilai strategis Pilkada dalam pembangunan daerah mereka. Ia juga menyoroti perlunya menghadirkan pasangan calon yang kredibel dan mampu menumbuhkan kepercayaan serta simpati publik.
Faktor Lain Penurunan Partisipasi
Selain krisis kepercayaan, Ardli mengidentifikasi beberapa faktor lain yang berkontribusi pada kejenuhan pemilih, seperti kompleksitas mekanisme pemilu dan durasi kampanye yang terlalu panjang. Ia menilai banjir informasi selama masa kampanye dapat membuat masyarakat kehilangan fokus atau merasa lelah.
"Pendidikan politik yang efektif dapat menjadi solusi untuk membantu pemilih memahami proses pemilu secara lebih sederhana dan relevan bagi mereka," tambah Ardli.
Target Partisipasi Pilkada 2024
Sebelumnya, KPU RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen. Namun, realisasi sementara menunjukkan angka partisipasi di bawah 70 persen, yang menurut anggota KPU RI August Mellaz masih tergolong normal.
Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pada Pemilu 2024 untuk Pilpres mencapai 81,78 persen, sementara Pemilu DPR RI dan DPD RI masing-masing mencatat partisipasi sebesar 81,42 persen dan 81,36 persen.
Ardli optimistis, dengan pendekatan pendidikan politik yang berkelanjutan, angka partisipasi pemilih pada Pilkada dapat meningkat di masa mendatang. "Pendidikan politik adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
