
Pantau - PDI Perjuangan (PDIP) mempersiapkan Satgas Siaga-1 untuk mengantisipasi potensi gangguan yang muncul menjelang Kongres Partai yang dijadwalkan pada 2025. Hal ini dilakukan setelah ditemukan adanya upaya dari pihak luar yang mencoba mengacaukan stabilitas internal PDIP, termasuk dengan penyebaran baliho dan spanduk yang menyerang partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, menyampaikan bahwa instruksi Siaga-1 diberikan setelah beredarnya materi yang sifatnya provokatif, yang dianggap bertujuan untuk memicu ketegangan dalam partai."Baliho dan spanduk yang menghasut ini telah menciptakan suasana yang memerlukan reaksi cepat dari PDIP untuk menghadapinya," kata Ronny dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Baca Juga:
Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution Usai Resmi Dipecat PDIP
Serangan terhadap Megawati dianggap sebagai bentuk ketegangan yang semakin memanas, dan membuat seluruh kader PDIP merasa geram. Ronny menegaskan bahwa PDIP tetap berstatus sebagai partai politik yang sah berdasarkan akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan keputusan yang memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP hingga 2025.
Selain itu, perpanjangan masa kepengurusan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dan merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum, yang diatur dalam Kongres Partai dan Rakernas V PDIP tahun 2024. PDIP pun menegaskan bahwa keabsahan struktur partai tidak bisa diganggu gugat.
DPP PDIP juga menayangkan video dari pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan partai, serta kesiapan untuk melawan segala bentuk upaya yang ingin merusak PDIP, memastikan bahwa partai akan tetap solid dan siap menghadapi tantangan yang ada.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah