Pantau Flash
Kemendes PDTT Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020
Kementan Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kemenpan RB
Kemenparekraf Prediksi Tren Wisata Domestik dan Alam Akan Populer di 2021
Rekor Lagi! Kasus Positif COVID-19 RI Naik 5.534 per 25 November
Anita Kolopaking: Djoko Tjandra Ingin Nama Baiknya Dipulihkan

Upah Minimum 2021 Tanpa Kenaikan, Menaker: Jalan Tengah yang Harus Diambil

Headline
Upah Minimum 2021 Tanpa Kenaikan, Menaker: Jalan Tengah yang Harus Diambil Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah menyatakan pemerintah menetapkan Upah Minimum pada 2021 sama dengan tahun 2020.

"Kami mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai Upah Minimum tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020," kata Ida dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung Graha BNPB Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Proses Evaluasi Termin I Selesai, Ini Jadwal Pencairan BSU Gelombang 2

Penyesuaian penetapan upah tersebut juga didasarkan pada berbagai pandangan dan dialog atau diskusi melalui forum Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Ini adalah jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah," tutur Menaker.

Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap pengupahan dan menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah.

Baca juga: Sisa Alokasi Dana BSU Sebesar Rp8 Triliun Akan Dialihkan ke Guru Honorer

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Menaker menuturkan penetapan Upah Minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat edaran tersebut mempertimbangkan berbagai dasar hukum termasuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.

Menaker mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui bantuan subsidi gaji.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: