Pantau - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data terbaru terkait penangkapan Bupati Meranti, Muhammad Adil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menurut ICW, Adil merupakan kepala daerah ke-10 yang tersangkut kasus korupsi di wilayah Provinsi Riau sejak 2007 silam.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyampaikan, 10 kepala daerah tersebut terdiri dari 3 orang gubernur, 6 bupati, dan seorang wali kota.
Baca Juga: Status Tersangka Korupsi, Kemendagri Nonaktifkan Bupati Meranti
"Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,2 triliun dan suap atau gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan, aparat pengawas internal di Riau harus diperkuat demi mencegah kasus korupsi terus berulang. Ia menyarankan, aparat penegak hukum seperti KPK juga harus melakukan pengawasan dan membantu pengembangan sistem pemerintahan yang transparan di Riau.
"Maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan," ujarnya.
Baca Juga: Fantastis! Bupati Adil Terima Gratifikasi Hingga Rp26,1 Miliar
Kurnia berharap, KPK dapat mengawasi secara ketat para kepala daerah petahana jelang Pemilu 2024. Menurutnya, ada tren penyalahgunaan kewenangan untuk biaya politik oleh petahana.
"Hal ini penting, sebab, tren yang berkembang, petahana kerap menyalahgunakan kewenangan untuk mendanai biaya kampanye politik mendatang," pungkasnya.
Menurut ICW, Adil merupakan kepala daerah ke-10 yang tersangkut kasus korupsi di wilayah Provinsi Riau sejak 2007 silam.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyampaikan, 10 kepala daerah tersebut terdiri dari 3 orang gubernur, 6 bupati, dan seorang wali kota.
Baca Juga: Status Tersangka Korupsi, Kemendagri Nonaktifkan Bupati Meranti
"Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,2 triliun dan suap atau gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan, aparat pengawas internal di Riau harus diperkuat demi mencegah kasus korupsi terus berulang. Ia menyarankan, aparat penegak hukum seperti KPK juga harus melakukan pengawasan dan membantu pengembangan sistem pemerintahan yang transparan di Riau.
"Maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan," ujarnya.
Baca Juga: Fantastis! Bupati Adil Terima Gratifikasi Hingga Rp26,1 Miliar
Kurnia berharap, KPK dapat mengawasi secara ketat para kepala daerah petahana jelang Pemilu 2024. Menurutnya, ada tren penyalahgunaan kewenangan untuk biaya politik oleh petahana.
"Hal ini penting, sebab, tren yang berkembang, petahana kerap menyalahgunakan kewenangan untuk mendanai biaya kampanye politik mendatang," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
