Pantau Flash
Luhut Klaim Sektor Pariwisata Bisa Pulih dalam 10 Bulan Akibat COVID-19
Kemnaker: Ada 1,7 Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19
Kemenkes Tegaskan Imunisasi Harus Jalan Selama Pandemi Korona
Jusuf Kalla: Fatwa MUI DKI 2001 Perbolehkan Salat Jumat 2 Gelombang
Gugus Tugas: Skema Herd Immunity Butuh Waktu yang Lama

Bawaslu Sebut Ada 15 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2020, Mana Saja?

Bawaslu Sebut Ada 15 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2020, Mana Saja? Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan paparan hasil studi berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25/2/2020). (Foto: Antara/Fransiska Ninditya)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis hasil penelitian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menyebutkan 24 dari 270 daerah Pilkada Serentak 2020 rawan terjadi konflik, serta persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan definisi indeks kerawanan dalam laporan tersebut merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

"Itu kami pakai untuk mengetahui dan mengidentifikasi, sebagai alat pemetaan dan deteksi dini. Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan pilkada. Ada empat dimensi yang kami ukur dalam IKP Pilkada 2020 ini," kata Afifuddin di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Ma'ruf Imbau Pelaksanaan Pilkada 2020 Bebas dari Politik Uang dan Hoaks

Empat ukuran yang digunakan Bawaslu dalam memprediksi potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih.

IKP untuk Pilkada Serentak 2020 tersebut secara garis besar disusun berdasarkan praktik-praktik pelanggaran pemilu sebelumnya, baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019, kata Afifuddin.

"Jadi kami antisipasi agar kalau satu daerah kerawanannya adalah isu SARA, misalnya, maka kami tekankan antisipasinya dengan menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan seterusnya," ujar Afif.

Dalam studi tersebut, Bawaslu mengategorikan level kerawanan 270 daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dari empat ukuran penelitian, Bawaslu menemukan angka rata-rata prediksi kerawanan sebesar 51,65.

Baca juga: Mahfud Akui Politik Uang Pilkada Ada Sejak Orde Baru, 2 Provinsi Disebutnya

Sembilan provinsi dari 270 daerah tersebut masuk dalam kategori tinggi atau rawan konflik; yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

Sementara dari 261 kabupaten dan kota yang akan digelar Pilkada 2020, Bawaslu menemukan hanya delapan daerah yang masuk dalam kategori rendah dari kerawanan atau dengan nilai di bawah 43,07; yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bontang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Barru.

Selain itu, 205 kabupaten dan kota lain masuk dalam kategori sedang atau dengan nilai 43,07-56,94. Sedangkan 48 kabupaten dan kota lainnya berada dalam kategori tinggi atau rawan terhadap konflik.

Dari 48 kabupaten dan kota rawan konflik Pilkada 2020 tersebut, 15 di antaranya tercatat berpotensi sangat tinggi konflik, dengan skor di atas 63,88.

Ke-15 kabupaten-kota itu adalah:

  1. Kabupaten Manokwari
  2. Kabupaten Mamuju
  3. Kota Makassar
  4. Kabupaten Lombok Tengah
  5. Kabupaten Kotawaringin Timur
  6. Kabupaten Kepulauan Sula
  7. Kabupaten Mamuju Tengah
  8. Kota Sungai Penuh
  9. Kabupaten Minahasa Utara
  10. Kabupaten Pasangkayu
  11. Kota Tomohon
  12. Kota Ternate
  13. Kabupaten Serang
  14. Kabupaten Kendal
  15. Kabupaten Sambas.
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: