Pantau Flash
Update COVID-19 di Indonesia: Jumlah Positif 30.514, Pasien Sembuh 9.907
KSP: Pemerintah Berhati-hati dan Tetap Waspada Memasuki Era New Normal
Meutya Hafid: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Pemerintah Sipil
KPU dan Kemendagri Sedang Siapkan Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada 2020
Sisa Laga Kualifikasi PD 2022 Zona Asia Akan Dilanjutkan Oktober-November

Mahfud Jamin Aparat Tak Refresif saat Buruh Demo Menolak RUU Ciptaker

Mahfud Jamin Aparat Tak Refresif saat Buruh Demo Menolak RUU Ciptaker Mahfud MD melambaikan tangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan saat buruh melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Pernyataan Mahfud itu disampaikannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020), menanggapi hasil pertemuan dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta jangan sampai ada buruh yang menjadi korban kekerasan aparat saat melakukan aksi.

Baca juga: PKS: Omnibus Law Jangan Tabrak Ketentuan Konstitusi

"Saya katakan, kalau itu kita jamin karena memang ada SOP-nya (standar operasional prosedur) dan polisi sendiri menjamin akan menangani dan menghadapi demo dengan terukur." tegas Mahfud.

Ia menegaskan, aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengamanannya sesuai SOP tidak boleh melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menghalangi orang untuk menyatakan pendapat.

Menurutya, bahwa menyatakan pendapat, termasuk unjuk rasa dilindungi Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, banyak sekali saluran yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi, dan mempersilakan jika yang ingin mengajak berdialog.

"Saya kan tidak tahu ada berapa ratus organisasi buruh. Yang mau datang, datang aja saya terima. Kalau tidak datang masak mau saya panggil-panggil paksa. Kan mereka punya sumber saluran sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan agar jangan sampai ada tindak kekerasan aparat terhadap buruh dalam aksi-aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Jangan juga nanti kami dihadap-hadapkan kan karena kami tidak setuju dengan Omnibus Law ini berhadapan dengan aparat," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mengenai rencana aksi yang akan dilakukan untuk menolak RUU Cipta Kerja, Said menyampaikan rencananya akan ada aksi gabungan semua serikat buruh saat rapat paripurna setelah masa reses DPR RI.

"Kalau dalam dekat ini kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. Itu rapat paripurna DPR yang pertama, mungkin tanggal 23 Maret 2020 setelah reses," katanya.

Masa reses anggota DPR RI dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari-22 Maret 2020 sehingga DPR juga menunda pembahasan RUU Cipta Kerja hingga selesai masa reses.

Baca juga: DPR Masih Beri Kesempatan Masyarakat Cermati Draf RUU Omnibus Law

Dalam pertemuan itu, hadir pula Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: