Forgot Password Register

Ada Keterangan Saksi Suap Meikarta yang Tidak Valid, KPK Ingatkan Ancaman Pidana

Ada Keterangan Saksi Suap Meikarta yang Tidak Valid, KPK Ingatkan Ancaman Pidana Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) (Foto: Antara)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi ada keterangan saksi yang tidak valid pada proses penyidikan perkara suap pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi. Hal itu terjadi pada keterangan saksi dari unsur pejabat di pemerintahan dan pegawai Lippo Group.

"KPK menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo group," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Berapa Jumlah Uang Suap Meikarta yang Dikembalikan Bupati Bekasi ke KPK?

Namun Febri enggan menjelaskan pejabat yang dimaksud apakah dari unsur pemerintah Kabupaten Bekasi atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara dalam satu bulan proses penyidikan, sedikitnya 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat dan 17 pihak Pemkab Bekasi telah dimintai keterangan oleh KPK.

Sementara dari pihak Lippo, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 40 orang saksi.

Terkait keterangan tidak valid itu, KPK mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi saksi yang berbohong.

"Oleh karena itu, kami ingatkan kepada saksi agar memberikan keterangan secara benar dan pada pihak lain agar tidak berupaya mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut," tegasnya.

"Adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada ketentuan larangan melakukan perbuatan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU Tipikor tersebut," jelas Febri.

Sementara hari ini, penyidik KPK memeriksa lima orang saksi dalam perkara tersebut. Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami adanya indikasi pemalsuan tanggal dokumen perolehan izin pembangunan Meikarta.

Baca juga: KPK Klaim Kantongi Arti Kode 'Babe', 'Tina Toon' hingga 'Penyanyi' dalam Kasus Suap Meikarta

"Penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov. Jawa Barat. Sedangkan terhadap pihak swasta, KPK terus telusuri sumber uang suap tersebut," kata Febri.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More