Pantau.com - Investigasi dari IndonesiaLeaks terkait perusakan barang bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menyeret nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian memunculkan banyak dugaan.
Salah satunya terkait kepentingan politik yang erat dengan kontestasi Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Terkait hal tersebut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang juga anggota kolaborasi platform IndonesiaLeaks memastikan tak ada kepentingan politik dalam investigasi tersebut.
Baca juga: Soal Buzzer Politik, Peneliti: Media Mainstream Lebih Berperan
"Tidak ada kepentingan, kita juga tidak ada yang melakukan untuk kepentingan politik, kami (anggota kolaborasi platform Indonesia Leaks) tidak ada media yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, kita juga menerbitkan dengan standar yang tinggi jurnalistik," ujar Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan saat ditemui di kantor AJI Indonesia, Jakarta, Minggu (14/10/2018).
Lebih lanjut pihaknya menegaskan bahwa hasil investigasi ini murni diungkap karena dianggap penting untuk diketahui oleh publik.
"Kita tidak merasa ada kepentingan politik, kecuali menganggap ini penting untuk publik. Ini tugas mereka membuktikan apakah ada yang pernah ditelepon salah satu calon atau ada yang nyalon gitu dari kita kan tidak ada," ungkapnya.
Baca juga: Ferdinand Hutahaen: Buzzer Politik Perlu, tapi Banyak yang Tidak Beretika
Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Eni Mulia mengatakan bukan berarti dalam konstestasi politik kemudian tidak boleh ada pengungkapan investigasi.
"Kalau pertanyaannya mengapa di tahun politik, Terus kapan? Nunggu pilpres selesai? Tidak beralasan, memang situasi kita terpolarisasi tapi bukan berarti pekerja jurnalistik hening, bukan begitu cara jurnalis bekerja," katanya.
Lebih lanjut pihaknya mengaku sudah mendapatkan data tersebut sejak Desember 2017 silam. Namun perlu waktu untuk mengungkapkan ke publik dengan melakukan serangkaian proses verifikasi dan rangkaian proses investigasi sesuai dengan kaidah jurnalistik.
"Data sudah kami terima sejak Desember 2017 sehingga perlu waktu lama bukan untuk (momentum) kampanye tapi karena proses verifikasinya," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
